Jokowi beber penghambat inklusi keuangan Indonesia

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Jokowi beber penghambat inklusi keuangan Indonesia

Presiden Joko Widodo menyebutkan ada dua penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia yakni terkait sistem dan perizinan.

Presiden Jokowi setelah menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan /United Nations Secretary General`s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion yang dipimpin Ratu Maxima dari Belanda di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (13/02/2018), mengatakan perlunya penyederhanaan sistem inklusi keuangan.

"Jadi memang yang paling penting itu ada satu, penyederhanaan sistem, penting sekali. Kunci. Ini yang harus kita perbaiki," katanya.

Perbaikan dan penyederhanaan sistem tersebut menjadi kunci sukses penerapan dan perluasan keuangan di Tanah Air.

Hal kedua menurut Presiden yakni penyederhanaan izin-izin yang selama ini terkesan masih sangat ruwet.

"Dua hal ini kalau kita selesaikan, akan mempercepat inklusi keuangan kita, cepat sekali. Kalau dua hal ini belum bisa kita selesaikan, ya majunya tidak sepesat yang kita inginkan. Tadi saya sudah diskusi panjang dengan beliau kita harapkan dua hal tadi segera cepat kita selesaikan," kata Presiden setelah bertemu dengan Ratu Maxima.

Presiden Jokowi menambahkan ia ingin seluruh masyarakat di Indonesia dapat mengakses lembaga keuangan secara sederhana dan cepat.

"Kita ingin semua orang itu bisa mengakses ke perbankan dan akses ke sektor keuangan yang ada secara sederhana dan cepat. Semuanya, seluruh masyarakat bisa masuk ke sistem keuangan," katanya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution yang mendampingi Presiden pada pertemuan itu menambahkan sejak 18 bulan lalu, Ratu Maxima sudah datang ke Indonesia.

"Jadi memang kita sejak 18 bulan lalu Ratu Maxima datang ke sini, kita tengah menyiapkan mengembangkan dengan cepat keuangan inklusif, kita berangkat dari posisi yang masih agak tertinggal dari banyak negara lain, dan sejak 18 bulan lalu kita sudah mengembangkan beberapa program di antaranya Program Keluarga Harapan, Kredit Usaha Rakyat, dan beras sejahtera," katanya.

Pada 2019, Pemerintah RI menargetkan tingkat inklusi keuangan akan menyamai negara-negara lain yang selama ini sudah maju di antaranya India.

 

Siap bantu

Ratu Maxima menyatakan siap membantu perluasan inklusi keuangan di Indonesia.

"Kunjungan terakhir saya pada November 2016, kami telah berdiskusi untuk memperbaiki strategi nasional inklusi finansial. Saya sangat senang untuk mengatakan bahwa Indonesia sudah benar-benar membuat banyak keputusan," katanya.

Pihaknya yakin diskusi yang panjang yang telah dilakukan selama ini telah menghasilkan beberapa program inklusi keuangan di Indonesia.

"Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengakses bank atau layanan finansial dan ini sebagian besar di daerah pedesaan, khususnya mereka yang bergerak di sektor pertanian," katanya.

Oleh karena itu, ia menilai perlunya upaya untuk menyelesaikan persoalan itu. Terlebih di era teknologi dimana teknologi memainkan peran yang sangat penting.

Ia telah berdiskusi dengan Presiden Jokowi termasuk untuk bagaimana menyederhanakan sistem demi mendorong inklusi keuangan.

Ia juga menyatakan siap melanjutkan kerja sama dengan pemerintah, juga sektor swasta, perbankan, dan layanan non-finansial agar dapat memperluas jangkauan inklusi finansial ke seluruh Indonesia hingga menciptakan perubahan yang lebih baik.

Kalapas Sukamiskin jual kamar tahanan Rp500 juta kepada napi koruptor
Caleg artis tak boleh melihat siapa yang mampu bayar
Mengapa perasaan harus diungkapkan?
Rompi kuning KPK untuk Inneke Koesherawati
Racun kemesraan dalam pernikahan
Demokrat upayakan Jokowi tak lawan kotak kosong
AQUA Japan optimis  capai target market 32 persen di 2018
Pemerintah ingin tarik modal dengan SBI
PKS minta kader belajar dari kemenangan Erdogan
Usir jerawat dengan kulit semangka
Gerindra daftarkan mantan koruptor di Pileg 2019
Ngabalin jadi komisaris Angkasa Pura, Fadli: BUMN amburadul
Bumi Manusia bukan sekadar cinta Minke dan Annelies
Politisi berbondong-bondong ke NasDem, ada apa?
Politisi terima uang transfer untuk pindah partai harus lapor KPK
Fetching news ...